PETANI DI TENGAH BADAI: KRISIS IKLIM, IMPOR PANGAN, DAN ANCAMAN KELAPARANCategory ""
-
KOMUNITAS PANDEMIC YANG TAHU BERINISIATIF SURVIVE
Pandemic CoVid-19 menyerang seluruh dunia. Siapapun tak terhindar dari ancamannya. Dalam kondisi ini, tiap orang dihadapkan pada mau tetap hidup atau menyerah mati secara konyol? Jika bertahan, maka seperti apa tiap komunitas sosial dan pribadi menjalaninya. Salah satu komunitas sosial adalah komunitas masyarakat adat. Komunitas adat memproteksi kelompoknya semasa pandemi Covid-19 dengan beragam cara. Selain ritual adat dan memanfaatkan obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mereka bahkan membentuk ketahanan . . .
DINAMIKA BISNIS DAN HAM DI MASA PANDEMIC COVID-19
Palangka Raya, 8 Juni 2020 – Ancaman pandemi Covid-19 di Indonesia justru dimanfaatkan oleh oligarki menjadi peluang bisnis. Korporasi industri perkebunan, pertambangan, dan kehutanan masih terus beroperasi yang bahkan dibantu pemerintah dengan berbagai keringanan mulai dari pajak. Padahal, kelompok informal dan masyarakat miskin adalah kelompok paling terdampak korona. Hal itu terungkap pada serial webinar yang dilaksanakan oleh Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Kalimantan bersama Yayasan Pusaka Bentala . . .
PENEGAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN
Palangka Raya, 6 Juni 2020 – Penegakan hukum merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan kepada pelanggaran atas aturan. Penegakan hukum yang dijalankan selama ini cenderung mengambil porsi kepada tindakan yang kurang menyentuh keadilan. Misalnya penegakan hukum atas perjuangan memperhankan hak atas lahan dari perusahaan. Hal itu diungkap pada serial webinar yang dilaksanakan oleh Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Kalimantan bersama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat di Palangkaraya, Sabtu (6/6/2020). Hadir . . .
PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENERAPAN UUPA 1960 DI KALIMANTANTENGAH MENYONGSONG ERA OMNIBUS LAW
Palangka Raya, 4 Juni 2020 – PALANGKARAYA, KOMPAS – Tumpang tindihnya peraturan dan undang-undang terkait hukum adat memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pemegang izin. Kemudian munculah RUU Cipta Kerja yang dikenal dengan omnimbus law yang dinilai memperkeruh suasana dan berpotensi menambah konflik. Hal itu terungkap dalam serial webinar dengan tema “Peranan Hukum Adat dalam Penerapan UUPA 1960 di Kalteng Menyongsong Era Omnimbus Law” yang diselenggarakan oleh Justice, Peace, and . . .
Sidebar
